Usulan Taiwan untuk mengizinkan pekerja seks

Taiwan saat ini hanya menghukum pekerja seks dan bukan pelanggan

Pemerintah Taiwan mengusulkan rancangan peraturan untuk mengizinkan para pekerja seks membuka bordil mulai tahun depan.

Usulan tersebut merupakan bagian dari rancangan undang-undang Kementrian Dalam Negeri untuk menggantikan UU Prostitusi yang ada sekarang, yang dianggap tidak adil karena hanya menghukum pekerja seks dan bukan pelanggannya.
UU Prostitusi saat ini akan habis masa berlakunya tahun depan, seperti dilaporkan wartawan BBC Cindy Sui dari Taipei.
Berdasarkan usulan yang diajukan, maka tiga hingga lima pekerja seks boleh membuka bordel kecil di Taiwan, kecuali di dekat sekolah, perumahan umum, kuli, dan rumah ibadah lainnya.
Para perempuan itu tidak akan dirazia polisi atau dijatuhi denda, seperti yang sering terjadi sekarang.
Bagaimanapun para pejabat Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan menggelar konsultasi publik sebelum mengambil keputusan akhir.

Pelanggan bebas

Taipei sebenarnya bukan kota tujuan wisata seks dunia

Pihak berwenang Taiwan pernah mengusulkan sebuah kawasan khusus untuk para pekerja seks namun kubu oposisi dan kelompok agama memperingatkan hal itu bisa membuat industri seks menjadi sektor perdagangan yang sah.
Saat ini banyak pekerja seks yang harus membayar kepada germo, mafia, maupun pemilik karaoke dan bar jika menemukan pelanggan.
Berdasarkan UU yang berlaku maka pekerja seks diancam hukuman tahanan tiga hari dan denda sampai Rp9 juta lebih jika tertangkap melakukan perdagangan seks.
Namun pelanggan mereka sama sekali bebas dari gugatan hukum.
Hingga saat ini Taiwan merupakan satu dari sebagian kecil negara di dunia yang menghukum pekerja seks, sedang pelanggannya dibebaskan.
Walau Taiwan bukan merupakan salah satu kota tujuan wisata seks dunia, industri seks di negara ini tergolong besar.
Terdapat ratusan ribu pekerja seks di Taiwan dengan perputaran uang mencapai ratusan juta dollar.